SISTEM
PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN
Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid. Bentuk
negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Sistem
pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Parlemen di Afrika Selatan
terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi.
Setiap Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri
dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau
“Premier”.
A. Ciri-ciri Sistem
Pemerintahan Afrika Selatan secara umum
1.
Setiap Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang
negeri.
2.
Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
3.
Sistem pemerintahan Afrika Selatan adalah Presidensil
4.
Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan
5.
Bentuk pemerintahan Afrika Selatan adalah Republik
6.
Presiden Afrika Selatan memiliki 2 jabatan yaitu sebagai kepala negara dan
kepala penerintah.
7.
Presiden dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan
Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces)
bergabung.
·
National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu
secara perwakilan proporsional. National Council of Provinces, yang
telah menggantikan Senat pada 1997, terdiri dari 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi
termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan.
8.
Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.
9. Di
Afrika Selatan pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18
tahun ke atas diwajibkan untuk ikut.
·
Pemilu terakhir ialah pada April 2004, di mana partai ANC berhasil memenangkan 69,68% kursi di parlemen. Partai ini
bersama Partai Kebebasan Inkatha (6,97%) telah membentuk aliansi pemerintahan.
Partai-partai oposisi utama termasuk Aliasi Demokrat (12,37%), Gerakan Demokratik
Bersatu atau UDM (2,28%), Demokrat Bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru
atau NNP (1,65%) dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%).
10. Parlemen di Afrika Selatan
terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi.
·
Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang
terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi. Ini terdiri dari tidak kurang
dari 350 dan tidak lebihy dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun
menggunakan daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari
anggotanya dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari
daftar nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin
oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua.
11. Dewan Nasional Provinsi
adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.
12. Afrika Selatan menggunakan
Kabinet Presidensial. Dimana Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang
pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden.
Presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri
tidak bertanggungjawab kepada parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.
B. Perbedaan
Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Afrika Selatan
|
No.
|
Kategori
|
Indonesia
|
Afrika
Selatan
|
|
1
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas.
|
Kesatuan dengan 9 provinsi.
|
|
2
|
Bentuk Pemerintahan
|
Republik.
|
Republik.
|
|
3
|
Sistem Pemerintahan
|
Presidensial untuk masa jabatan 5
tahun.
|
Presidensial untuk masa jabatan 5
tahun.
|
|
4
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.
|
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Dipilih oleh Majelis Nasional.
|
|
5
|
Legislatif atau Parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota
DPR dan DPD menjadi anggota MPR.
|
Bikameral terdiri dari Majelis
Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
|
|
6
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan
dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi .
|
Constitutional Court dan Spreme
Court.
|
C. Persamaan Indonesia dengan
Afrika Selatan
1.
Persamaan Lambang Negara Persamaan Lambang Negara Antara Indonesia dan Afrika
Selatan terletak pada Bentuk Dasarnya, yaitu sama-sama berbentuk burung yang
kepalanya sama-sama menghadap ke kanan serta burungnya sama-sama memiliki
jambul dibelakang kepalanya.
2.
Persamaan Semboyan Negara Semboyan Negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal
Ika, sedangkan Semboyan Negara Afrika Selatan adalah Ike E Xarra Ike. lepas
dari persamaan Ika dan Ike, kedua semboyan negara ini memiliki arti yang sama,
yaitu sama-sama Walau Berbeda-beda tapi Tetap Satu alias Unity in Diversity.
3.
Persamaan Kedudukan Regional Berdasarkan Pendapatan Negara atau GDP, Di Asia
Tenggara Indonesia merupakan negara terkaya. Indonesia juga merupakan pemimpin
ASEAN dimana sekretariat ASEAN berada di Indonesia. sama-sama halnya dengan
Afrika Selatan, di Afrika sana, Afrika Selatan merupakan negara terkaya dan
African Union atau Uni Afrika, berpusat di Afrika Selatan.
4.
Pemerintahannya sama-sama Republik Presidensial.
5. Afrika
Selatan merdeka karena terispirasi oleh kemerdekaan Indonesia Presiden Afsel
terdahulu, Mandela pernah berkunjung ke Indonesia sebanyak 2x, begitu juga
Presiden Soeharto yang pernah berkunjung ke Afsel sebanyak 2x.
D. Kelebihan Indonesia
terhadap Afrika Selatan
1.
Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan terkait
2.
Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis cabinet
3.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga
tidak bisa saling menjatuhkan
4.
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
5.
Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
6.
Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative
7.
Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
8.
jabatannya
9.
Kedaulatan rakyat berdasar UUD
10. Lebih demokratis
11. Demokrasi Indonesia yang
sebenarnya
12. Legislatif dapat diisi
oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
13. Tidak menganut
diskriminasi
14. Tidak membeda – bedakan
sesama manusia
SISTEM
PEMERINTAHAN AUSTRALIA
Sistem
pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan
nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan
supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya
mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas
Australia.
A. Ciri-ciri
Sistem Pemerintahan Australia
1.
Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas
dan pemungutan suara umum dan ganda
2.
Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer
dengan dua majelis yaitu Dewan Perwakilan dan Senat.
3.
Para menteri yang diangkat dari Dewan Perwakilan dan senat ini menjalankan
fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet.
Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri
terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model
Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.
4.
Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu
menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih)
untuk mewakilinya.
5.
Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi
hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.
6.
Australia memiliki undangundang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan
tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri,
perdagangan, pertahanan dan imigrasi.
7. Pemerintah
negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak
dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah
yang bertanggungjawab
8. Di
negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara
bagian.
9.
Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara
bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab
konstitusional pemerintah federal.
10. UUD Australia hanya dapat
diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional.
·
Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh
kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh
salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh
mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas
negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau
bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut,
mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui
perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’.
Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi
berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang
disetujui.
11. UUD Australia menjabarkan
kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif –
tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada
kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang
luas kepada eksekutif.
12. Pemerintah dibentuk di
Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis
tersebut.
13. Partai minoritas
seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai
majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk
masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh
senator yang menghadapi pemilih.
14. Pemilihan umum nasional
harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama
parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah
tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal
menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan
umum.
15. Australia memiliki sistem
resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan
Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.
16. Parlemen negara bagian
tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal
mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya.
17. Dewan Pemerintahan
Australia (COAG) terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian,
ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah
Australia.
18. Dewan menteri terdiri dari
menteri nasional, negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan
pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini.
B. Perbedaan dan
Persamaan Indonesia dengan Australia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
|||||
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
Federasi
|
|||||
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
|||||
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5
tahun
|
Parlementer
|
|||||
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh
parlemen
|
|||||
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur
jendral,dewan perwakilan dan senat
|
|||||
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan
dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan
pengadilan lainnya
|
|||||
|
7.
|
Konstitusi
|
Tertulis
|
Tertulis
|
|||||
|
8.
|
Pemilihan anggota legislatif
|
5 tahun sekali
|
3 tahun sekali
|
|||||
|
9.
|
Masa jabatan legislatif
|
DPR : 5 tahun
|
Senat : 6 tahun
|
|||||
|
10.
|
Pertanggung jawaban
|
Menteri bertanggung jawab pada
presiden
|
Menteri bertanggung jawab pada
parlemen
|
|||||
Kelebihan Indonesia terhadap
Australia dan Afrika Selatan
1.
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan terkait
2.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak
bisa saling menjatuhkan
3.
Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislative
4.
Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
5.
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
6.
Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis cabinet
7.
Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
8.
Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
9.
Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya
CONTOH SOAL
1. Sistem kepartaian afrika selatan adalah...
a. Multipartai
b. Bipartai
c. Bilokal
d. Bikameral
e. Konstitutional
2. Australia terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara
federasi
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
3. Menurut UUD 1945 yang sudah
diamandemen, sistem pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
4. Salah satu kelemahan atau keburukan
yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi
krisis kabinet
b. Program
pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet dapat
dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan
cenderung stabil
e. Berpengaruhnya
pengawasan DPR
5. Menerapkan hukum yang dibuat oleh
parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang,
paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan
kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat
6. Dalam istilah “sistem pemerintahan”
kata sistem berarti....
a. Susunan teratur
dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur
yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan
suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas
benar
7. Negara yang menggunakan sistem
pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
8. Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi
ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
9. Oklokrasi merupakan bentuk
pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita
keadilan
b. Bentuk pemerintah
yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran
keadilan
e. Bentuk pemerintahan
yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
10. Kelebihan dari sistem pemerintahan
presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat
terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif
lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter
b. Jalannya pemerintahan
cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi
krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat
berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga
kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum
banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri
tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional,
program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada
rakyat)
11. Berikut ini adalah kelebihan
pelaksanaan sistem pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan
sistem pemerintahan negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan
kita menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih
efektif dan efisien dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak
hanya menganut trias politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan
cenderung personal power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai
oposisi sehingga antara pemerintah yang berkuasa dengan partai yang kalah
saling menjatuhkan
12. Dalam sistem presidensial, yang
menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan
menteri-menterinya
b. Presiden bersama
dengan DPR
c. Presiden dan wakil
presiden
d. Kepala negara
dengan menteri
e. Presiden dengan
perdana menteri
13. Dasar berlakunya sistem pemerintahan
parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar
1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah
14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945
14. Dasar berlakunya sistem pemerintahan
parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar
1945
b. Maklumat Pemerintah
14 November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
e. Dekrit Presiden
1959
15. Dalam sistem Check and Balances di
Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi
pemrintah/ eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
b. menyetujui/ menolak
mnyetujui perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden
dan wakil presiden atas usulan DPR
d. Memberi
pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi
pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
16. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan
adalah...
a. 310
b. 400
c. 90
d. 410
e. 100
17. Berikut adalah ciri-ciri sistem
pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala
negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan
ke tangan parlemen
c. Semua anggota
kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung
jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat
membubarkan kabinet
18. Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala negara
d. MA
e. Parlemen
19. Sistem parlemen Australia terdiri dari....
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
20. Pemerintahan dalam arti luas
adalah....
a. Pelaksanaan
kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan
legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan
legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan
legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
21. Contoh negara yang menganut sistem
pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
22. Dalam pelaksanaannya, bentuk
pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut, konstitusional,
dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
23. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan
perwakilan yang memiliki ... anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d. 150
e. 400
24. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu
legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a. CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
25. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e. 9
26. Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
27. Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian
yaitu..
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
28. Menurut Polybius, demokrasi adalah
bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan
Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan
Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan
Oklokrasi
29. Jumlah anggota dewan nasional di afrika
selatah adalah ....
a. 400
b. 90
c. 310
d. 210
e. 410
30. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat
yang berisi ... senator
a. 100
b. 90
c. 310
d. 400
e. 76
31. Pemilihan anggota parlemen di australia diadakan ... tahun
sekali
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
32. Dalam sistem pemerintahan
presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan parlemen
atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet
sebagai pembantunya
c. Memberhentkan para
menteri
d. Menjalankan fungsi
sebagai kepala negara
e. Menjalankan fungsi
sebagai kepala pemerintahan
33. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan
parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran
para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran
para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan di kerajaan Inggris
34. Berikut merupakan kelemahan sistem
pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan
eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu
kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan
kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai
dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat
mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai
mayoritas
d. Parlemen menjadi
termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi
anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri
atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang
kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan.
35. Bentuk pemerintahan Australia adalah....
a. Parlementer
b. monarki konstitutional
c. presidensiil
d. monarki absolur
e. monarki parlementer
36. Afrika selatan menerapkan sistem politik anti
perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
37. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal, negara bagian/teritori, lokal
d. federal, negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
38. Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April
2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan kursi parlemen
b. partai kebebasan Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru atau NNP
39. Bentuk pemerintahan dan Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
40. Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa
jabatannya ... tahun
a. 8
b. 7
c. 6
d. 5
e. 4
